Bangun Jalan Sampai Sekolah, Jokowi Habiskan Rp89,8 T Awal Tahun

Kesibukan para pekerja proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikebut Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, (19/1/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Anggaran belanja infrastruktur pada 2024 yang telah dihabiskan pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir April 2024 telah mencapai Rp 89,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total pencairan anggaran untuk belanja infrastruktur itu telah setara 21,2% dari pagu untuk tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp 423,4 triliun.

Realisasi belanjanya pun naik pesat 50,4% dari periode yang sama tahun lalu Rp 59,7 triliun. Saat pencairan empat bulan pertama pada 2022 dan 2023 nilainya terus turun masing-masing 23,5% dan 2,4%.

“Untuk infrastruktur ini naik tajam Rp 89,8 triliun sudah dibelanjakan sampai akhir April. Melonjak 50,4%,” ucap Sri Mulyani saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Total belanja infrastruktur yang cair itu disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar RP 22,2 triliun. Antara lain untuk pembangunan jalan Rp 8,6 triliun, jembatan Rp 1,1 triliun, bendungan Rp 2,6 triliun, jaringan irigasi Rp 1,4 triliun, sistem penyediaan air minum (SPAM) Rp 1 triliun, dan rumah susun atau rusun Rp 800 miliar.

Lalu, melalui Kementerian Perhubungan senilai Rp 8,3 triliun, untuk pembangunan rel kereta api Rp 200 miliar, bandara Rp 800 miliar, dan pelabuhan laut Rp 1,6 miliar.

Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 4,2 triliun untuk operasional dan pemeliharaan BTS 4G Rp 1,6 triliun, Data Center National Rp 500 miliar, Kapasitas Satelit Rp 600 miliar, dan Palapa Ring Rp 900 miliar.

Kementerian Agama mendapatkan pencairan sebesar Rp 2,3 triliun antara lain untuk gedung pendidikan tinggi Rp 900 miliar, prasarana madrasah Rp 800 miliar, dan prasarana perguruan tinggi keahamaan Rp 400 miliar.

Terakhir ialah pencairan anggaran melalui Polri sebesar Rp 1,9 triliun. Tujuannya hanya untuk infrastruktur sarana dan prasarana pertahanan keamanan di Ibu Kota Nusantara (IKN), ibu kota baru Republik Indonesia yang terletak di wilayah Kalimantan Timur.

Adapun anggaran infrastruktur yang dicairkan melalui Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 17,4 triliun, yang sebagian dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk infrastruktur daerah sebesar Rp 17,3 triliun.

Terakhir, dalam bentuk pembiayaan sebesar Rp 30,6 triliun, dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk penyaluran pembiayaan perumahan Rp 6 triliun dan Penyertaan modal Negara (PMN) sebesar Rp 24,6 triliun.

togel2win

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*